Latumeten: DPRD Bandung Ingin Mendapatkan Masukan
http://dewan.beritamalukuonline.com/2015/02/latumeten-dprd-bandung-ingin.html
Ambon - Berita Maluku. Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jusuf
Latumeten usai pertemuan dengan 12 Anggota Komisi A DPRD Kabupaten
Bandung menjelaskan, kunjungan Komisi A DPRD Kabupaten Bandung ke kota
Ambon adalah untuk mendapatkan masukan terkait pelayanan publik yang
telah dicanangkan di kota Ambon oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara beberapa waktu lalu.
Latumeten mengatakan, pihaknya telah menanggapi pertanyaan salah seorang staf Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Bandung yang ikut dalam pertemuan itu yang sempat mengatakan bahwa sistem pelayanan publik di Kota Ambon tidak berbeda jauh dengan daerahnya.
"Kami telah menjelaskan terkait pelayanan satu pintu terutama soal masalah perizinan. Hanya saja di Ambon semua dinas berada pada satu kantor sedangkan di Bandung itu dinasnya berjauhan, karena itu ditakutkan pelayanan satu pintu tetapi ada banyak jendela," Jelas Latumeten.
Latumeten mengakui bahwa pelayanan publik di Kota Ambon belum maksimal sehingga akan diusahakan supaya dinas-dinas teknis lebih maksimal terutama menyangkut perizinan di kantor BP2T.
"Dinas teknis harus lebih mkasimal, ini supaya aktivitas pengurusan tidak lari ke sana ke mari. Itu sebabnya Komisi juga perlu melakukan pertemuan dengan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy untuk membahas masalah ini," jelas Latumeten. (bm 10)
Latumeten mengatakan, pihaknya telah menanggapi pertanyaan salah seorang staf Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Bandung yang ikut dalam pertemuan itu yang sempat mengatakan bahwa sistem pelayanan publik di Kota Ambon tidak berbeda jauh dengan daerahnya.
"Kami telah menjelaskan terkait pelayanan satu pintu terutama soal masalah perizinan. Hanya saja di Ambon semua dinas berada pada satu kantor sedangkan di Bandung itu dinasnya berjauhan, karena itu ditakutkan pelayanan satu pintu tetapi ada banyak jendela," Jelas Latumeten.
Latumeten mengakui bahwa pelayanan publik di Kota Ambon belum maksimal sehingga akan diusahakan supaya dinas-dinas teknis lebih maksimal terutama menyangkut perizinan di kantor BP2T.
"Dinas teknis harus lebih mkasimal, ini supaya aktivitas pengurusan tidak lari ke sana ke mari. Itu sebabnya Komisi juga perlu melakukan pertemuan dengan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy untuk membahas masalah ini," jelas Latumeten. (bm 10)