Sikapi Ancaman Sejumlah Dokter Spesialis RSUD Haulussy, DPRD Butuh Laporan Resmi

BERITA MALUKU. Komisi D DPRD Maluku membutuhkan laporan resmi guna menyikapi ancaman sejumlah dokter spesialis di RSUD dr M Haulussy Ambon bahwa mereka tidak akan melayani pasien mulai 1 November 2016.

"Kalau informasi lisan saja sangat lemah untuk disikapi. Jadi, perlu ada sikap resmi para dokter memasukkan laporan tertulis ke legislatif," kata anggota komisi D DPRD Maluku, Ramly Mahulette di Ambon, Jumat (28/10/2016).

Menurut dia, DPRD sampai saat ini belum mendapatkan informasi ada ancaman dari para dokter spesialis atau dokter bedah yang akan memboikot pelayanan pasien di ruang operasi akibat persoalan internal.

Para dokter ini membuat surat protes untuk tidak melayani pasien terhitung tanggal 1 November 2015 kepada Direktur RSUD Haulussy, dr Justini Pawa.

"Kalau sudah ada surat masuk dari para dokter ke DPRD maka lewat komisi secepatnya melakukan pembahasan dalam rapat internal baru dilanjutkan dengan memanggil para pihak," ujarnya.

Bisa saja yang nanti diundang terlebih dahulu oleh komisi adalah para dokternya atau sebaliknya memanggil direktur RSUD untuk didalami apa akar permasalahannya oleh komisi.

"Selain persoalan ancaman dokter spesialis, masih ada contoh kasus lainnya di RSUD seperti laporan pasien yang baru menjalani pembedahan di bagian dada atau perut tetapi jahitannya terbuka," kata Ramly.

Laporan ini sudah dimasukkan ke komisi D beserta visual kondisi korban yang jahitannya terbuka untuk dipakai sebagai barang bukti.

"Bukti visualnya sudah ada di beberapa anggota komisi dan kelihatannya sangat memprihatinkan, karena itu kalau ada surat masuk maka komisi akan mendalami keluhan dimaksud terkait dengan sikap protes tidak mau melaksanakan tugas operasi," katanya.

Sementara Humas RSUD Haulussy, dr Ita Sabrina yang dihubungi belum bisa memberikan keterangan karena sementara melakukan rapat internal.