DPRD Maluku Harapkan Target PAD APBDP 2016 Terealisasi

BERITA MALUKU. Wakil Ketua DPRD Maluku, Syaid Mudzakir Assagaf berharap targert pendapatan asli daerah yang disusun pemerintah provinsi dalam APBD Perubahan 2016 bisa terealisasi.

"Saya sebenarnya menginginkan Sekda dan BPKAD bisa menjamin akan terealisasi supaya tidak ada masalah yang mengakibatkan defisit tahun anggaran berikut," katanya saat memimpin rapat tim anggaran legislatif dan eksekutif dalam rangka penilaian kesesuaian RAPBD Perubahan 2016, di Ambon, Kamis (3/11/2016).

Rapat tim anggaran DPRD bersama Pemprov Maluku dihadiri Sekda Maluku, Hamim bin Thahir, Kepala BPKAD setempat, Lutfi Rumbia dan sejumlah kepala dinas terkait.

Menurut Syaid, dalam diskusi internal DPRD memang agak dikhawatirkan juga dengan waktu yang tersisa dua bulan tetapi ada target peningkatan pendapatan luar biasa, terutama ada di PAD.

"Mudah-mudahan seluruh satuan kerja perangkat daerah(SKPD) bisa konsisten merealisaskan target pendapatan. Jangan seperti 2015 yang hanya terealisasi lima persen atau 10 persen PAD karena itu akan menyebabkan persoalan postur anggaran murni 2017," ujarnya.

Bila memperhitungkan sisa waktu dua bulan ke depan akan berakhir tahun anggaran 2016 membuat tim anggaran DPRD Maluku agak pesimis dengan realisasi penerimaan PAD.

Kepala BPAD Provinsi Maluku, Lutfi Rumbia atas nama Sekda selaku ketua tim anggaran Pemprov setempat dalam rapat tersebut menjelaskan, berkaitan dengan hutang pihak ketiga sebesar Rp81 miliar, saat ini sudah 97 persen dicairkan dan sisanya tujuh persen sehingga tidak ada masalah.

Selanjutnya Pemprov Maluku pernah berhutang untuk penyertaan modal di PT. Bank Maluku-Malut, di mana kesepakatannya Rp21,8 miliar yang dibayarkan selama delapan tahun, dan diperkirakan pada 2017 baru terselesaikan.

Kemudian ada peningkatan pendapatan sebesar Rp42 miliar dalam RAPBDP 2016 karena pada waktu dilakukan pembahasan bersama-sama dengan DPRD, ada penambahan yang harus disesuaikan kembali di bidang kelautan dan perikanan serta pertanian.

"Dari kondisi ini tidak mungkin lagi dilakukan pemotongan yang lain karena untuk kebutuhan mendesak, sebagian besar sudah dilaksanakan seperti kegiatan pramuka madrasah tingkat nasional di Kota Ambon, maka dengan mencoba menaikan pendapatan lagi dan membuat pendekatan dengan PT. BM-Malut karena selama 2016 tidak ada sumbangsih untuk pembangunan," katanya.

Tetapi kondisi sekarang BUMD tersebut sudah bagus dan keluar dari permasalahan hukum sehingga diminta membantu Pemprov Maluku dalam penyertaan pembangunan.

Peningkatan di pajak daerah dalam DIM juga diharapkan lewat penurunan bea balik nama kendaraan dari 15 persen menjadi 11,5 persen. Mudah-mudahan bisa tercapai targetnya karena orang tidak akan membeli kendaraan dari luar daerah.

Pendapatan lainnya datang dari kontribusi pusat perbelanjaan Maluku City Mall (MCM) yang nantinya memulai penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1 miliar/ tahun, karena berdasarkan kontrak dengan Pemprov Maluku untuk pengoperasian lima tahun pertama diberikan kebebasan tidak melakukan penyetoran ke kas daerah.

"Kalau pun terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan di akhir 2016, di mana pencapaian targetnya tidak terealisasi, maka kita mempunyai strategi yang tidak menimbulkan masalah di tahun 2017," tandas Syaid Mudzakir.