"Polda Maluku Harus Miliki Data Isu Perbudakan"
http://dewan.beritamalukuonline.com/2015/04/polda-maluku-harus-miliki-data-isu.html
"Presiden Jokowi saja telah membentuk tim khusus dan itu berarti ada masalah di Benjina," kata Herman, di Ambon, Jumat.
Ia mengatakan hal itu terkait pernyataan Kapolda Maluku bahwa tidak ada perbudakan di Benjina, tetapi pemberitaan berbagai media massa mengatakan lain.
"Feeling (menurut) saya, kalau sudah sampai ke tingkat pembentukan tim khusus (bentukan presiden), ini berarti ada persoalan fundamental," tegas Herman.
Apalagi, lanjutnya, ada sekitar 70-an kuburan asing di sana. Kalau benar, berarti kejadian ini terindikasi sudah lama dan beruntun, dan ada kejahatan kemanusiaan atau genosida di Benjina.
"Kalau ini menjadi isu internasional dan ada kebenarannya, lalu mau ditaruh di mana muka Pemprov Maluku?," ujarnya.
Herman juga mempertanyakan kerja pengawasan dari pihak Nakertrans terhadap keamanan dan kenyamanan tenaga kerja asing di benjina.
"Sebetulnya tidak perlu bentuk tim bersama untuk investigasi, tetapi yang paling perlu adalah mesti ada langkah-langkah konkrit untuk mengetahui secara benar ada atau tidak perbudakan di sana," katanya.
Ia menambahkan, walau pun perbudakan itu menimpa tenaga kerja asing, tempat kejadian perkaranya di wilayah Maluk. Karena itu Polda Maluku mesti punya prakarsa untuk mendapatkan data valid.
Benjina dalam konteks sumberdaya alam perikanan memiliki potensi sangat besar sehingga mestinya transparan, jangan sampai negara lain yang berinvestasi di Maluku menganggap bahwa daerah ini tidak aman dan nyaman.
Dalam konteks tenaga kerja, pemerintah provinsi mengambil keuntungan dalam bentuk pajak tenaga kerja asing' Karena itu, sebetulnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus melakukan upaya-upaya konkrit sehingga bisa menjelaskan kepada publik. (ant/bm 10)
