DPRD Maluku Minta Gubernur Evaluasi Manajemen RSUD Haulussy
http://dewan.beritamalukuonline.com/2016/08/dprd-maluku-minta-gubernur-evaluasi.html
BERITA MALUKU. Komisi D DPRD Maluku minta gubernur sebaiknya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy Ambon agar institusi itu lebih baik dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik.
"Saya kurang tahu juga apakah gubernur pernah melakukan evaluasi atau tidak, namun komisi mendorong kepala daerah perlu mengevaluasi kinerja apalagi kemarin ada banyak catatan berkaitan dengan masalah reviu atas LPJ gubernur, diantaranya urusan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit umum," kata Ketua Komisi D DPRD setempat, Suhfi Madjid di Ambon, Selasa (9/8/2016).
Harus ada penataan seperti itu kalau gubernur berharap adanya perbaikan di RUSD Haulussy.
Kemudian RSUD adalah rumah sakit rujukan, jadi kalau amburadul seperti model sekarang lalu apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat untuk dapat terlayani secara baik.
"Belum lagi persoalan pemenuhan fasilitas untuk memastikan bahwa masyarakat yang terlayani itu bisa terpenuhi standarisasi pelayanan,misalnya penyediaan alat kesehatan yang baik, karena rumah sakit provinsi di tempat lain itu sangat luar biasa," ujarnya.
Untuk itu, akan ada sikap tegas yang akan dilanjutkan di komisi, termasuk evaluasi kinerja dan kasus pemecatan kepada tenaga cleaning service.
"Kita sesuaikan dengan agenda yang ada karena memang kalau evaluasi RSUD ini tidak bisa serentak dilakukan, harus ada pendalaman komprehensif dan perlu sikap politik," tandas Suhfi Madjid.
Sebab bila tidak dilakukan penataan maka kondisinya makin parah karena sangat merugikan masyarakat dan secara politik yang rugi juga gubernur karena institusinya tidak dikelola secara baik, padahal kewenangannya ada pada kepala daerah.
Menurut dia, identifikasi masalah di RSUD juga sudah jelas jadi tidak perlu bentuk pansus DPRD sebab ini soal manajemen, jadi bagaimana sikap gubernur itu paling dibutuhkan.
"Kalau Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) mau dibangun, RSUD diserahkan ke pemkot menurut saya yang paling penting sekarang adalah pembenahan RSUD-nya," jelas Suhfi Madjid.
Soal membuat RSUP itu masalah selanjutnya karena waktunya masih cukup lama, dan sekarang yang ditata itu RSUD kalau tidak dilakukan segera nanti masyarakat rugi dan pelayanan publik sangat tidak baik.
"Saya kurang tahu juga apakah gubernur pernah melakukan evaluasi atau tidak, namun komisi mendorong kepala daerah perlu mengevaluasi kinerja apalagi kemarin ada banyak catatan berkaitan dengan masalah reviu atas LPJ gubernur, diantaranya urusan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit umum," kata Ketua Komisi D DPRD setempat, Suhfi Madjid di Ambon, Selasa (9/8/2016).
Harus ada penataan seperti itu kalau gubernur berharap adanya perbaikan di RUSD Haulussy.
Kemudian RSUD adalah rumah sakit rujukan, jadi kalau amburadul seperti model sekarang lalu apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat untuk dapat terlayani secara baik.
"Belum lagi persoalan pemenuhan fasilitas untuk memastikan bahwa masyarakat yang terlayani itu bisa terpenuhi standarisasi pelayanan,misalnya penyediaan alat kesehatan yang baik, karena rumah sakit provinsi di tempat lain itu sangat luar biasa," ujarnya.
Untuk itu, akan ada sikap tegas yang akan dilanjutkan di komisi, termasuk evaluasi kinerja dan kasus pemecatan kepada tenaga cleaning service.
"Kita sesuaikan dengan agenda yang ada karena memang kalau evaluasi RSUD ini tidak bisa serentak dilakukan, harus ada pendalaman komprehensif dan perlu sikap politik," tandas Suhfi Madjid.
Sebab bila tidak dilakukan penataan maka kondisinya makin parah karena sangat merugikan masyarakat dan secara politik yang rugi juga gubernur karena institusinya tidak dikelola secara baik, padahal kewenangannya ada pada kepala daerah.
Menurut dia, identifikasi masalah di RSUD juga sudah jelas jadi tidak perlu bentuk pansus DPRD sebab ini soal manajemen, jadi bagaimana sikap gubernur itu paling dibutuhkan.
"Kalau Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) mau dibangun, RSUD diserahkan ke pemkot menurut saya yang paling penting sekarang adalah pembenahan RSUD-nya," jelas Suhfi Madjid.
Soal membuat RSUP itu masalah selanjutnya karena waktunya masih cukup lama, dan sekarang yang ditata itu RSUD kalau tidak dilakukan segera nanti masyarakat rugi dan pelayanan publik sangat tidak baik.