Huwae: Mendagri Restui Usulan DAU Provinsi Kepulauan
http://dewan.beritamalukuonline.com/2015/05/huwae-mendagri-restui-usulan-dau.html
"Karena laut merupakan bagian dari luas wilayah dan itu sudah disetujui Mendagri, sehingga Peraturan Pemerintah sebagai payung hukumnya sementara dipersiapkan," kata Edwin di Ambon, Rabu (27/5/2015) kemarin.
ADPSI berharap dalam waktu dekat PP tersebut sudah dapat direalisasikan agar daerah, termasuk Maluku bisa mendapatkan tambahan anggaran dalam rangka mendorong dan memperbanyak kegiatan serta program pembangunan bagi kepentingan masyarakat.
"Kami ke Jakarta untuk memilih dewan pengurus ADPSI dan kebetulan saya dipercayakan menjadi salah satu wakil ketua umum untuk mewakil Indonesia timur," katanya.
Melalui lembaga ADPSI ini, ada beberapa hal yang diperjuangkan seperti anggota DPRD yang tergabung dalam forum kerjasama provinsi kepulauan mengatensikan soal pemerintah pusat segera menerbitkan PP berkaitan dengan menghitung pembiayaan APBN melalui DAU kepada provinsi yang berciri kepulauan.
Termasuk didalamnya, kaya Edwin, ADPSI membahas masalah lumbung ikan nasional (LIN) dan provinsi kepulauan.
Saat ini pemerintah di tingkat pusat juga masih membahas konsep LIN itu seperti apa.
"Saya kira SKPD di daerah harus lebih profesional karena ada banyak hal yang berkaitan dengan perencanaan yang dinilai masih lemah sehingga membuat pemerintah membutuhkan data dan konsep yang lebih baik," akui Edwin.
Konsep yang diperjuangkan saat ini jangan selalu menggunakan pendekatan proyek, tetapi harus mendesain konsep pembangunan yang memberdayakan masyarakat.
Kadang pendekatan yang dipakai untuk membangun ini dari sisi fisiknya saja lalu dipertanyakan di mana posisi masyarakat sehingga harus diparalelkan agar dampak membangun LIN itu betul-betul dirasakan rakyat secara langsung.
"Bila pemikiran SKPD yang hanya membangun fisik saja dalam bentuk gedung tapi masyarakat tidak merasakan dampaknya tentu mubazir," ujarnya.
Contohnya ada beberapa coldstorage yang dibangun di Maluku sejak beberapa tahun lalu di Maluku tapi tidak ada listriknya sehingga tidak membawa dampak positif terhadap para nelayan. (ant/bm 10)
