Pentury: Ada Lima Indikator Nilai Pemerintahan Jokowi-JK

BERITA MALUKU. Anggota DPRD Maluku asal Fraksi Demokrat, Marcus Pentury mengatakan, ada lima faktor dasar yang bisa dijadikan indikator dan parameter untuk mengukur kinerja pemerintahan Presiden dan Wapres Jokoi-JK yang sudah dua tahun berjalan.

"Untuk menilai kepemimpinan (Jokowi-JK), minimal harus tahu standar dan penilaian sesuai indikator serta parameter ukur berdasarkan seluruh dokumen perencanaan nasional," kata Marcus di Ambon, Kamis (27/10/22016).

Menurut dia, kalau satu tahun pemerintahan berjalan, APBN bisa menjadi salah satu dokumen pengukur daya serap, tetapi nilai indikator itu tidak bisa serta merta diberikan penilaian langsung, karena perlu dicermati seluruh indikator parameter berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan nasional.

"Bila pertanyaannya dua tahun kinerja Presiden dan Wapres Jokowi-JK, maka indikator parameter dokumennya adalah perencanaan jangka menengah lima tahunan," ujarnya.

Seberapa besar persentase implementasi programnya lewat mereka punya visi-misi dan perencanaan nasional melalui Bappenas serta seluruh kementerian teknis.

"Saya rasa ada lima faktor yang paling tidak menjadi ukuran masyarakat kecil, antara lain soal keamanan, kesehatan, pendidikan, fiskal keuangan dan ekonomi serta dinamika investasi yang terkait dengan pariwisata di Indonesia," kata Marcus.

Jadi, lanjutnya, kalau berbicara pengaruhnya terhadap Maluku memang belum terlalu dirasakan.

Misalnya harapan pemerintah daerah dan masyarakat Maluku tentang masalah Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Blok Masela yang berdampak ekonomi justeru masih merugikan.

Dikatakan, investasi Blok Masela kalau sudah ditetapkan mestinya masyarakat Maluku mendapatkan manfaatnya pada tahun 2018 atau 2020 namun tertunda lagi sampai tahun 2025 atau 2030 karena masalah penempatan posisi apakah darat atau laut dan persoalan hak penyertaan modal 10 persen.

Jadi ini tidak dalam sebuah penilaian yang mengada-ada dan kalau misalnya tanggung jawab pemerintah terkait kontribusi dan distribusi APBN terhadap APBD itu normatif karena setiap tahun jalan.

"Saya lihat dari aspek itu, tapi indikator parameter ukur berdasarkan lima sektor yang paling menjadi leading sector tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat," tandasnya.

Sementara Ketua DPD Partai Hanura Maluku, Ayu Hindun Hasanussy menilai berbagai program yang dirancang serta dijalankan pemerintahan Jokowi-JK sudah sangat baik dan brilian.

"Yang terpenting di sini adalah para menteri dalam kabinet beserta perangkat seputar presiden dan wapres harus mendukung penuh program tersebut dan melaksanakannya secara baik sehingga berdampak positif terhadap masyarakat," katanya.