Ketua DPRD Harap Jaksa Tansparan Soal Bank Maluku-Malut

BERITA MALUKU. Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae berharap pihak kejaksaan yang menangani kasus dugaan korupsi di tubuh PT Bank Maluku-Maluku Utara bisa bekerja profesional dan transparan, teristimewa terkait isu adanya aliran dana sebesar Rp2 miliar ke anggota Pansus BUMD tersebut.

"Kasus ini sudah diproses hukum oleh jaksa, maka kita percayakan kepada mereka. Tetapi tanggungjawab kita juga mengawasi jalannya proses dimaksud agar bisa terbuka dan transparan," kata Edwin, di Ambon, Senin (9/5/2016).

Menurut dia, pimpinan dan anggota DPRD Maluku merasa tersandera skandal di PT. Bank Maluku-Maluku Utara tersebut, apalagi jumlah anggaran yang dibilang mengalir ke DPRD cukup signifikan.

Jadi, kata dia, jaksa harus bisa menjelaskan secara tuntas soal dana Rp2 miliar itu mengalir kepada siapa saja, agar tidak terjadi fitnah dan dapat dipertanggungjawabkan seandainya dugaan itu benar.

"Kalau tidak benar, maka harus diinformasikan kepada publik secara terang benderang, agar DPRD sebagai wakil rakyat tidak terkotori oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Edwin.

"Saya dorong Kejati Maluku untuk mempercepat proses penyidikan, kerja yang lebih profesional agar bisa terungkap siapa-siapa di belakang semua ini. Jangan sampai hal ini jadi bola liar yang tentu akan melemahkan DPRD secara kelembagaan," katanya menambahkan.

Edwin mengakui DPRD Maluku juga pun belum mendapatkan jawaban dari OJK untuk menyelenggarakan pertemuan, tetapi dirinya telah mendisposisikan untuk membagi seluruh jawaban yang disampaikan tertulis ke seluruh anggota Pansus Bank Maluku-Maluku Utara.

"DPRD juga telah mengagendakan mengundang pihak lain untuk mendalami persoalan yang melibatkan direksi bank Maluku-Maluku Utara, termasuk kasus saham repo yang akan ditelusuri sesuai kewenangan Pansus.