Loading...

Komisi A Mendorong Pemekaran di Kabupaten SBT

Herman Hattu
Ambon - Berita Maluku. Komisi A DPRD Provinsi Maluku mendorong pemekaran dua daerah yang akan dijadikan sebagai kabupaten dan ibu kota yang otonom di wilayah Seram Bagian Timur (SBT) karena wilayah itu dianggap berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Anggota Komisi A DPRD Maluku, Herman Hattu, Jumat (20/2/2015) sekembalinya dari kunjungan pengawasan di Kabupaten SBT mengatakan, kunjungan DPRD Maluku ke Kabupaten SBT mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat dan pemerintah SBT, terutama soal pemekaran Kabupaten kepulauan Gorom dan Kota Bula-werinama sebagai calon daerah otonom baru maupun persiapan daerah itu menghadapi Pilkada.

"Kunjungan itu mendapatkan apresiasi positif dari warga terkait pemekaran dan persiapan pilkada di daerah itu. Kami juga mendapat sambutan dari Bupati SBT," kata Hattu.

Setelah melakukan diskusi yang panjang dengan masyarakat maupun Bupati SBT, Abdullah Vanath, pihaknya mencoba mengidentifikasikan kenapa SBT itu maju.

Menurutnya meski saat ini ada terjadi hambatan seperti infrastruktur transportasi, namun pemerintah SBT dapat mengatasi persoalan itu dengan mengalokasikan anggaran dari APBD setempat.

"Dukungan dari pemerintah untuk pemekaran itu sangat jelas. Misalnya ada hambatan yang terjadi di daerah-daerah pinggiran seperti masalah infrastruktur transportasi, Pemda setempat langsung mengantisipasinya dengan mengalokasikan anggaran," jelas Hattu.

Hattu mengatakan, untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah itu, mesti keluar dari keterisolasian baik secara fisik maupun secara administratif.

"Pemekaran itu adalah buah yang berharga bagi masyarakat SBT," ingatnya.

Hattu meminta masyarakat SBT agar sesegara mungkin melakukan pemekaran karena kabupaten itu sangatlah berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu, pernyataan Ketua tim pemekaran Kabupaten Kepulauan Gorom dan Kota Bula-Werinama, Nurdin Mony yang dikutip dari Antara mengatakan, bahwa solusi mensejahterakan rakyat di daerah ini hanyalah lewat program pemekaran wilayah.

"Provinsi Maluku memang terkenal punya sumberdaya alam perikanan melimpah tetapi kalau dikaji secara mendalam, ternyata sektor ini belum dapat mensejahterakan rakyat kecil terutama para nelayan di desa-desa," kata Nurdin di Bula, Ibu Kota Kabupaten SBT, Kamis (19/2/2015) kemarin.

Selaku ketua tim pemekaran Kabupaten Kepulauan Gorom dan Kota Bula-Werinama, Mony menyambut baik sikap positif komisi A DPRD Maluku dalam mempercepat perjuangan pemekaran wilayah itu ke pemerintah.

"Kami bersyukur adanya langkah maju dari program memerjuangkan pemekaran wilayah dan memang kami pernah dipanggil komisi A DPRD Maluku untuk dengar pendapat sehingga diharapkan DPRD bisa melanjutkannya," kata Nurdin.

Perjuangan pemekaran dua daerah otonom baru ini sudah dilakukan sejak lama dan seluruh dokumennya telah dilengkapi sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Untuk pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Gorom dan Kota Bula-werinama sudah siap seluruh dokumennya termasuk rekomendasi dari kabupaten SBT.

"Jadi rekomendasi Bupati dan DPRD SBT termasuk hasil uji kelayakan yang dilakukan tim dari Universitas Indoesia (UI) sudah disampaikan ke Biro Pemerintahan Setda Maluku," ujarnya.

Ketua tim pengawasan DPRD Maluku, Wellem Wattimena dalam pertemuan itu menjelaskan kehadiran tim yang terdiri dari empat komisi di legislatif melakukan agenda pengawasn terhadap program pembangunan 2014 yang dibiayai APBN maupun APBD provinsi.

Sedangkan wakil ketua komisi A DPRD Maluku, Luthfi Sanaky bersama anggotanya Herman Hattu dan Yasin Payapo memberikan sosialisasi tentang perjuangan tujuh daerah otonom baru di Maluku termasuk Kabupaten Kepulauan Gorom dan Kota Bula-Werinama. (ant/bm 10)
Provinsi 4252489517817716867

Posting Komentar

emo-but-icon

Beranda item

BERITA TERBARU

# PANSUS

# PEMEKARAN