Maluku Kurang Infrastruktur dan Perumahan

Edwin Huwae

BERITA MALUKU. Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae menyatakan kemiskinan di Maluku terlihat dari kurangnya infrastruktur dan perumahan (papan) di sejumlah daerah tingkat dua (kabupaten/kota).

"Posisi Maluku yang masuk provinsi termiskin ke empat paling bawah di Indonesia akibat kurangnya sarana infrastruktur dan masalah kebutuhan papan masyarakat, yang paling dominan tersebar di sejumlah kabupaten dan kota," katanya di Ambon, Minggu (9/7/2017).

Menurut dia, kondisi itu bukan menjadi tanggung jawab provinsi semata tetapi juga kabupaten dan kota, terutama Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Kepulauan Aru, dan Kabupaten Buru Selatan.

"Mari kita buka data, kabupaten mana yang paling miskin, biar kita tahu agar fokus untuk dientaskan. Kemudian, harus dilihat kemiskinannya dari indikator yang mana, apakah infrastruktur, perumahan, atau indikator yang lain," kata Edwin.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, kemiksinan Maluku berbeda dengan daerah lain.

"Di Maluku tidak pernah terdengar ada orang mati akibat kelaparan, tetapi indikatornya adalah kemiskinan infrastruktur dan rumah tinggal yang layak," katanya.

Sehubungan dengan itu, pertumbuhan ekonomi perlu dipacu agar pendapatan masyarakat meningkat dan bisa memperbaiki tempat tinggalnya.

"Ini tanggung jawab semua, pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota. Yang punya rakyat itu memang pemerintah provinsi, tetapi pemkab/pemkot dengan semangat otonominya harus didorong," katanya.

Ia berharap para bupati dan wali kota di Maluku mengkoordinasikan berbagai proyek dalam program pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi secara baik, agar upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan secara terukur, terarah dan tepat sasaran.

Edwin lebih jauh juga meminta berbagai elemen dalam masyarakat di Maluku untuk melihat masalah kemiskinan di daerah ini secara pas berdasarkan data, agar bisa dicarikan solusinya secara bersama.

"Membangun Maluku harus dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya memvonis atau mencemooh dan menyalahkan pemimpin di daerah. Kritik harus berdasarkan data yang valid dan sekaligus memberikan masukan yang juga berdasarkan fakta empiris," katanya.

Edwin menambahkan, data BPS jelas menunjukkan pertumbuhan ekonomi Maluku saat ini sangat positif, karena berada di atas rata-rata nasional.