Loading...

DPRD Maluku Minta Utang RSUD Haulussy di Audit

BERITA MALUKU. Komisi D DPRD Maluku mengusulkan agar utang RSUD dr. M. Haulussy Ambon yang mencapai belasan miliar rupiah diaudit oleh BPKP RI Perwakilan Maluku.

"Untuk tunggakan RSUD Rp17 miliar harus dilakukan audit investigasi terlebih dahulu, apakah memang sebesar itu?," kata wakil ketua komisi D, John Rahantoknam di Ambon, Jumat (18/11/2016).

Selain untuk mengetahui besaran utang RSUD Haulussy, audit investigasi juga dimaksudkan untuk penyelesaian utang oleh pemerintah daerah, dan diharapkan persoalan serupa tidak terjadi.

Menurut John, usulan ini telah disampaikan secara resmi dalam rapat kerja komisi dengan manajemen RSUD dr. Haulussy bersama Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

"Kita sudah sampaikan dalam rapat dan kadis kesehatan juga ada lalu audit dilakukan agar jangan sampai setiap tahun selalu ada kekurangan atau utang agar jelas dan tidak ada lagi masalah," ujarnya.

Komisi D juga minta dicarikan konsultan yang profesional untuk melihat berbagai kerusakan bangunan di RSUD dan menghitung besaran nilai perbaikannya agar anggaran tersebut bisa disusun.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Maluku, dr. Elvyana Pattiasina mengatakan walaupun RSUD dr. M. Haulussy Ambon sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah, namun pengelolaan pendapatannya hanya dipakai untuk menutupi hutang belasan miliaran rupiah.

Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap kinerja para medis dalam memberikan pelayanan kesehatan maksmal terhadap masyarakat, sebab pihak RSUD juga akan kesulitan memperbaiki atau membeli alat kesehatan sebagai sarana penunjang.

Padahal RSUD haulussy Ambon sudah berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) tetapi ibarat anak diberi modal tidak cukup berdiri sendiri dan tidak ada kontrol serta pendampingan.

Dari waktu ke waktu pelayanan RS terus menjadi keluhan masyarakat dan tahun ini hutang RSUD Haulussy mencapai Rp17 miliar.

Apa yang menjadi kontribusi pemda untuk bantu pelayanan RS ini karena semakin terpuruk dan pejabat pemda juga tidak pernah datang berobat di situ sehingga tidak mengetahui pasti persoalan yang terjadi di rumah sakit milik pemerintah tersebut.

"Begitu banyak persoalan yang dimediasi oleh DPRD melalui komisi D dan pada saat pihak RS dipanggil, mereka selalu memberikan jaminan bahwa akan ditindaklanjuti tetapi nyatanya tidak mampu karena uangnya bayar hutang," katanya.
Provinsi 8859076188465240823

Poskan Komentar

emo-but-icon

Beranda item

BERITA TERBARU

# PANSUS

# PEMEKARAN