Pengajuan Dokumen RAPBD Perubahan 2016 Dari Pemprov ke DPRD Maluku Terlambat
http://dewan.beritamalukuonline.com/2016/09/pengajuan-dokumen-rapbd-perubahan-2016.html
"Kita sudah tiga kali menyurat ke Pemprov Maluku untuk segera menyampaikan dokumen RAPBD Perubahan 2016, tetapi belum terealisasikan hingga kini," kata Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae, di Ambon, Kamis (22/9/2016).
Bila dokumennya diserahkan sejak awal sesuai ketentuan yang berlaku, maka DPRD akan segera melakukan pembahasan bersama Pemprov Maluku untuk ditetapkan dalam bentuk keputasan dewan.
Sedangkan, saat ini sudah memasuki pekan ketiga September 2016 dan tersisa tiga bulan ke depan akan berakhir tahun anggarannya.
Padahal masih banyak program pembangunan prioritas untuk peningkatan perekonimian dan kesejahteraan masyarakat yang ditunggu-tunggu dari alokasi anggaran dalam APBD Perubahan dimaksud.
Edwin mengakui sudah terlambat dari sisi waktu pengajuan yang sesuai ketentuan ternyata molor lebih dua bulan.
Berbagai dokumen ini seharusnya diserahkan sejak Juli tahun anggaran yang sedang berjalan sehingga dari awal disesalkan bahwa dalam tahapan pembahasan APBDP 2016 maupun RAPBD 2017 ternyata eksekutif terlambat mengajukannya ke legislatif.
"Kalau menyangkut alasannya kenapa terlambat, silahkan dicek ke sana dan perlu diingat karena pada 2015 juga terlambat.Kami berharap sudah ada masukan dokumen APBD Perubahannya agar segera diselesaikan baru dibahas lagi RAPBD 2017," ujarnya.
Edwin juga mengingatkan adanya kebutuhan prioritas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Ambon yang banyak muncul persoalan pelayanan kesehatan masyarakat maupun kesejahteraan dokter dan tenaga medis serta karyawannya.
"Untuk masalah RSUD Haulussy, saat kita melakukan Sidak ke sana dan ada banyak temuan, baik soal pelayanan kesehatan maupun kesejahteraan pegawai yang menjadi atensi dewan untuk mencari cara atau solusi agar pelayanan rumah sakit bisa ditingkatkan," tandasnya.
