Sejumlah SKPD Tidak Hadiri Rapat Pansus LKPJ

BERITA MALUKU. Rapat panitia khusus LKPJ antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku yang dihadiri Sekda Hamim bin Tharir dan Sekretaris DPRD Roy Manuhuttu tidak dihadiri sejumlah kepala dinas.

"Rapat terpaksa diskors hingga tiga kali karena sepuluh anggota pansus LKPJ yang berasal dari fraksi-fraksi di DPRD menghendaki seluruh kepala dinas dan badan harus hadir untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan dalam Daftar Isian Masalah (DIM)," kata ketua pansus, Melkianus Sairdekut di Ambon, Kamis (22/6/2017).

Sejumlah pimpinan SKPD yang awalnya tidak hadir dalam rapat tersebut di antaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Romelus Farfar, Kadis ESDM Martha Nanlohy, Kadis PU Ismail Usemahu, Kadis Dikbud, Saleh Thio, dan Kadis Kesehatan Provinsi Maluku dr. Meilke Pontoh.

Rapat pansus yang kedua diskors hingga pukul 14.00 WIT dengan catatan para kadis yang tidak hadir namun berada di Kota Ambon dapat menghadiri kegiatan itu.

Anggota pansus LKPJ dari Fraksi PDI Perjuangan, Ever Kermite, Markus Pentury (F- Demokrat), dan Saadiah Uluputty (F-PKS) minta para pimpipan SKPD harus hadir untuk menjelaskan berbagai persoalan krusial yang diajukan pansus.

Persoalan tersebut mencakup realisasi penerimaan target pendapatan daerah yang tidak mencapai target, dampak motatorium bidang perikanan, persoalan lumbing ikan nasional, hingga masalah pertambangan emas di Pulau Buru serta Pulau Romang, dan rencana pengelolaan blok migas di Masela.

Bahkan Saadiah Uluputty mengusulkan pembahasan khusus untuk sektor PAD harus dibicarakan tersendiri dengan menghadirkan para pimpinan BUMD seperti PT. Bank Maluku-Malut, PD Panca Karya, RSUD dr. M. Haulussy, serta PT. Dok dan Perkapalan Wayame Ambon.

Ever Kermite mengecam sikap Kadis ESDM Maluku yang sering tidak memenuhi undangan DPRD melalui komisi B untuk rapat komisi, padahal ada banyak persoalan penambangan emas yang menimbulkan kontroversi di masyarakat seperti kehadiran PT. GBU di Pulau Romang.

Sedangkan Effendy Latuconsina dari Fraksi Golkar, Roby Gazpers serta Luthfi Sanaky (F-Geridnra), Temmy Oersipuny dari Fraksi Hanura mengatakan rapat pansus bisa dilanjutkan dengan adanya kehadiran Sekda serta sejumlah pimpinan SKPD.

"Waktu kita sangat terbatas karena terhitung tanggal 23 Juni 2017 sudah libur nasional menjelang Idul Fitri 1438 Hijriah," kata Luthfi Sanaky.

Setelah skors dicabut pimpinan rapat pada pukul 14.00 WIT, Kadis ESDM, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kadis Kesehatan Provinsi Maluku memenuhi undangan rapat, kecuali Kadis PU, Kadis Perikanan, serta Kepala Badan Penanggulangan Bendana Daerah yang benar-benar tidak hadir.

Dalam rapat tersebut, Kadis ESDM Martha Nanlohy meminta maaf kepada DPRD khususnya komisi B.