ADD untuk Kabupaten/Kota di Maluku Dipastikan Naik
http://dewan.beritamalukuonline.com/2015/02/add-untuk-kabupatenkota-di-maluku.html
Pertambahan ADD terjadi setelah pemerintah dan DPR RI meningkatkan ruang fiskal untuk ADD dalam APBN Perubahan tahun 2015," kata Ketua Komisi D DPRD Maluku, Suhfi Majid di Ambon, Sabtu (28/2/2015).
Sesuai penetapan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah, total alokasi ADD untuk Provinsi Maluku secara akumulatif mencapai Rp156,6 milyar dimana setiap kabupaten dan kota besarannya berbeda-beda.
Legislator dari F-PKS ini menguraikan jika didasarkan pada APBN tahun 2015, ADD yang terbesar diterima oleh Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp26,09 miliar.
Untuk Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp22,78 milyar, Seram Bagian Timur (SBT) Rp22,09 miliar, Kabupaten Kepulauan Aru Rp16,15 miliar, Maluku Barat Daya Rp16,15 miliar, dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Rp12,70 miliar.
Kemudian untuk Kabupaten Buru senilai Rp11,32 miliar, Kabupaten Buru Selatan Rp10,90 miliar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat Rp10,76 miliar, Kota Ambon Rp4,14 miliar dan Kota Tual Rp3,58 miliar.
"Untuk pembagian yang ditetapkan dalam APBN murni tahun 2015 maka Kota Tual mendapatkan alokasi dana desa yang paling kecil," sebut Suhfi Madjid.
Namun akumulasi ADD per kabupaten kota mengalami peningkatan drastis setelah penetapan APBN Perubahan Tahun 2015.
"Ada kenaikan alokasi sebesar 128 persen untuk total secara nasional pada APBN Perubahan 2015 dibanding sebelumnya pada APBN Murni 2015", ujarnya.
Pada alokasi dana desa dalam APBN 2015 untuk seluruh Indonesia mencapai Rp11,7 trilun.
Sementara dalam APBN-P 2015, katanya, ditetapkan sebesarRp20,8 triliun, meningkat Rp11,7 triliun dibanding alokasinya dalam APBN 2015 sehingga secara nasional dana desa naik sekitar Rp11,7 triliun.
Kenaikan alokasi desa sebesar 128 persen ini tentu akan berdampak positif terhadap tambahan ADD bagi desa-desa di Propinsi Maluku.
"Jika diasumsikan bahwa alokasi desa untuk Maluku mengalami tambahan minimum sebesar 110 persen saja maka ada kucuran dana desa sebesar Rp328,86 Miliar di Maluku, dan menurut saya akan jauh lebih besar dari itu jika asumsi kenaikan untuk Maluku sebesar Rp128 persen," ujarnya.
Kepastian tentang angka per kabupaten/kota sebut Suhfi, menunggu penetapan kementerian keuangan, sementara distribusi dan alokasi per desa dengan Peraturan Bupati dan Wali Kota.
"Alokasi dana untuk setiap desa ini masih jauh dari rencana awal untuk menganggarkan satu desa Rp1 milar, namun alokasi pertama ini menjadi 'starting point' untuk menjadikan desa menjadi berdaya," harap Suhfi Madjid. (ant/bm 10)
