DPRD Maluku Koordinasikan Penanganan Penderita Busung Lapar di SBT

BERITA MALUKU. Komisi D DPRD Maluku mengagendakan pemanggilan terhadap Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial setempat untuk mempertanyakan peranan mereka dalam menangani pasien penderita busung lapar di Kabupaten Seram Bagian Timur.

"Ini informasi juga yang baru kita ketahui yaitu ada bocah penderita tumor dari Kabupaten Maluku Tengah sehingga kita akan panggil Dinkes dan Dinsos untuk tanyakan bagaimana penanganannya," kata wakil ketua komisi D DPRD Maluku, John Rahantoknam di Ambon, Kamis (23/3/2017) kemarin.

Komisi D juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sebab masalahnya sudah bersifat darurat dan perlu ditangani pemerintah provinsi.

Untuk seorang bocah yang menderita penyakit rumor di bagian kakinya dari Maluku Tengah dikirim ke Makassar (Sulsel) dan dimediasi pemerintah provinsi bersama Pemkab Maluku Tengah (Malteng) untuk menjalani perawatan medis.

Sedangkan dua bocah yang menderita penyakit busung lapar dari Kabupaten Seram Bagian Timur saat ini telah dievakuasi ke Rumah Sakit umum Masohi, Kabupaten Maluku Tengah untuk diobati.

"Nampaknya kedua bocah penderita busung lapar ini tidak dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr M Haulussy Ambon karena kami dari komisi sudah melakukan kunjungan ke sana dan tidak menemukan mereka," kata John Rahantoknam.

Busung lapar merupakan potret kehidupan warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan mengalami masalah kekurangan gizi hingga menyebabkan anak-anak yang masih balita kurang mendapatkan perhatian serius.

Untuk itu DPRD akan segera memanggil dinas/instansi terkait untuk mempertanyakan sejauh mana peranan mereka dalam menangani para pasien penderita tumor maupun busung lapar yang terjadi di Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur.

Sementara Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahubura telah mengingatkan SKPD untuk serius memperhatikan masalah kemiskinan dan pengangguran di daerah ini dan melakukan intervensi program penanggulangan kemiskinan di tahun 2018 baik melalui sumber dana APBD maupun APBN dengan menggunakan "data by name by adgress" yang dibuat tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan.

Angka kemiskinan di Maluku tahun 2016 sebesar 19,26 persen dan angka pengangguran sebesar 7,05 persen dari jumlah penduduk, sedangkan pertumbuhan ekonomi Maluku tahun 2016 6,48 persen.